undang undang penyelenggaraan haji. METADATA PERATURAN. undang undang penyelenggaraan haji

Dasar Hukum. Bahasa Indonesia. tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; 7. Bekasi (Kemenag) --- Kementerian Agama menyusun desain manasik haji sepanjang tahun bagi jemaah. Undang-undang yang mengatur mengenai jemaah haji di Indonesia disebut undang-undang penyelenggaraan haji. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan haji dilakukan baik pada persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, yang di tingkat kota Semarang tanggung jawab kesehatan calon/jamaah haji menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik. Penerbitan peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 109 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 5036, LL SETNEG : 3 HLM. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan ibadah haji. Sejarah Haji. Terkait penyelenggaraan ibadah haji seperti diatur dalam undang-undang penyelenggaraan haji menjadi domein Kementrian agama, maka dalam penelitian ini secara khusus sebagai subyek penelitian adalah Kementrian Agama Republik Indonesia dan warga masyarakat yang sudah menjalankan ibadah haji. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Peraturan. Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher menyatakan, RUU dibahas sejak tahun 2016. Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) terus melakukan persiapan untuk bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 13. semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. 1. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi; Keputusan Direktur Jenderal. Preview. 2. Bogor: Politeia, 1991. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Di dalam Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019 pasal 5. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang NOMOR 8 TAHUN 2OL9. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Warga negara asing yang telah terdaftar sebagai Jemaah Haji sebelum Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berlaku serta mempunyai hubungan hukum sebagai suami/istri atau anak yang sah dari Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai Jemaah Haji, dapat diberangkatkan melaksanakan ibadah haji. Subekti. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Kontributor. Sebelumnya, perlu diketahui, pada dasarnya penyedia jasa travel (perjalanan) haji/umrah diatur dalamUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (“UU 13/2008”)sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 (“Perpu 2/2009”) yang. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338); 6. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah peraturan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan ibadah haji bagi umat muslim di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang No17 Tahun 1999, pasal 5, penyelenggaraan ibadah haji. Sejarah Haji mencakup periode yang dimulai sejak zaman nabi Ibrahim melalui dibentuknya ritus haji Islam oleh nabi Islam Muhammad, hingga haji saat ini ketika jutaan umat Islam melakukan ziarah mereka setiap tahunnya. (1) Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan PenyelenggaraanIbadahHaji. 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 3. 13 Tahun 2008 Mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) =Rp35. 6. See full list on jogloabang. ibadah haji; DAU; dan/atau seumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah tidak kena PPN namun jika jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah juga menyelenggarakan perjalanan. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. JAKARTA, KOMPAS. META. untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, perlu peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat; d. Momentum reformasi memberikan ruang gerak lebih luas dalam membahas undang-undang haji sekian lama pemerintah mengkaji ulang segala kendala dan kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji serta perlu diefektifkan. 27. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jemaah haji Indonesia terbagi atas dua kelompok besar. Kumham. CO. Bidang. Dalam penjelasan UU 8 2019 tentang Pelaksanaan Haji dan Umrah mengatakan bahwa haji adalah rukun Islam kelima yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu, baik. CO. Kemenag RI. Pelaksanaan UndangNomor -13 Tahun 2008 Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 186, Tambahan Nomor. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. penyelenggaraan haji di Indonesia. Indonesia,. Tentu ada, peraturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji diatur melalui Undang-Undang No. com – Pemerintah melalui Kementerian Agama RI menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi dibatalkan. Ka'bah di Masjidil Haram, Mekkah, menjadi tujuan utama umat Muslim yang akan menunaikan ibadah Haji. Mengingat : 1. Aturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang. aan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); 2. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BAB I Ketentuan. DAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah | Website Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Kemenag Gelar FGD Mitigasi Risiko Haji Khusus, Ini Hasil Rekomendasinya / Sel, 09/26/2023 - 14:09 . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Perlindungan Kesehatan haji. 2) Warga. 9, BN. Sejalan dengan Undang–Undang tersebut di atas, Kementerian Kesehatan diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan terhadap jemaah haji dalam kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji. ADVERTISEMENT. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Haji dan umrah adalah dua hal yang saling berkaitan. Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2015-2019; Mengingat: 1. Halaman ini telah diakses 3115. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah T. PANITIA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN, TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA, DAN . KBIHU dasarnya adalah undang-undang 17 tahun 1999, keputusan Menteri Agama 224 tahun 1999, Keputusan Direktur Jenderal Binmas Islam Urusan Haji nomor D 296 tahun 1999. I. T. Kemenag RI : Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah haji Khusus Tahun 1440H 2019M & Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Pasca Terbit UU No 8 Tahun 2019. haji/umroh, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis penyakit. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, Masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Pencabutan. Unduh Dokumen. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji , berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 tahun 2009 bahwa yang menjadi. Beberapa dasar hukum yang menjadi latar belakang Permenkes ini diantaranya : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut. Tahun. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Pada tahun 2014, Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yaitu pengelolaan keuangan haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, dan efisiensi BPIH, juga untuk. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113); 17. UU Nomor 8 Tahun 2019. Haji. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi. Perihal haji furoda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Selain atas dasar Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Menteri Agama selaku unsur pemerintah wajib turut serta dalam penanggulangan wabah. File. Tujuan penyelenggaraan ibadah haji terdapat pada undang-undang nomor 13 tahun 2008 pasal 3. 13 Tahun 2008 tentang hak jamaah haji dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Urgensi Program Legislasi Nasional Periode 2015-2019 Terhadap . bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang– Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah Daerah menetapkan. Setelah dikaji mendalam, diputuskanlah penetapan UU No 13 tahun 2008 untuk menyempurnakan UU No 17 Tahun 1999. 2. penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka. KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI Status. “Ya harapan kita. Demikian penjelasan ringkas tentang hukum dan keutamaan dari ibadah haji dan umrah. Bahasa. Kebijakan Tarif 31 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dalam hal ini hubungan dengan pengelolaan keuangan haji belum adanya aturan khusus yang mengaturnya. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,. Unduh Dokumen. Penyelenggaraan Haji Menurut Undang. E. Sementara kegunaan naskah akademik ini adalah: a. Sehingga, implementasi dari turunan payung hukum tersebut bisa lebih optimal. Jakarta (Pinmas) —- Musim haji 1436H/2015M semakin dekat. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan. Kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Peraturan Perundang-undangan. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief mengatakan, pasal 32 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengamanahkan kepada Menteri Agama. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; c. PDF. Haji ( / hædʒ /; [1] bahasa Arab: حج Ḥaǧǧ "ziarah") adalah ziarah Islam tahunan ke Mekkah, kota suci umat Islam, dan kewajiban wajib bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang Muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan, dan dapat mendukung keluarga. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan. "Adapun jemaah haji yang akan diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M adalah. 75, 2019 KESRA. 5036, LL SETNEG : 3 HLM. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar. Ia menjelaskan, amandemen Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sangat penting. tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. Bidang. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571); 7. -. S. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan. 7 Abd al -Rahman al Jaziri, Kitab al Fiqh „ala alMadzahib al Arba‟ah, 15 (Lebanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 2010), h. Pemrakarsa. Peraturan Penyelenggaraan ibadah haji yang didasarkan kepada PP RI No. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832) dinyatakan masih. 34 tahun 2014 ini juga menjelaskan bahwa, dana haji juga diartikan sebagai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, dana efisiensi penyelenggaraan haji serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam hal pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan program. Jenis. PPN : 0,55% x Rp35. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 1999. penyelenggaraan ibadah haji; b. d. Pelayanan Kesehatan haji; dan c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan No 78 Tahun 2015, Pasal 28, cuti haji hanya diberikan sekali selama pekerja/buruh bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:. 899, 2012 KEMENTERIAN AGAMA. Penyelenggaraan ibadah haji dilakukan setiap tahun oleh umat islam di Indonesia. dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama. Misi Kementerian. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 ditetapkan bahwa. REGULASI YANG MENGATUR PENYELENGGARAAN HAJI DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI 3. Penyelenggaraan Kesehatan Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undnag-undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; 1. Sholawat dan salam kepada Rosulullah Sallahu ‘alaihi wa Sallama, keluarganya, sahabat- sahabat, dan para pengikutnya. 864 orang). 4. Lokasi. Pedoman Pembatalan Haji Reguler adalah dokumen resmi yang berisi ketentuan dan mekanisme pembatalan pemberangkatan jemaah haji reguler tahun 1442 H/2021 M. penyelenggaraan ibadah haji itu. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8 Tahun 2019, Kementerian Agama fokus pada tugas dan teknis penyelenggaraan ibadah haji. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Pasal 3, mengamanahkan penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk Dalam Pasal 31 angka (1) Undang-Undang No. 7. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga. Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah ( PHU ) terus melakukan persiapan untuk bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah Indonesia. UJI MATERI MAHKAMAH. Dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2003). CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2008. Petugas Kesehatan Haji Indonesia; Mengingat : 1. dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 yang telah. Kementerian Kesehatan . 6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan. 2016. Subjek. 000. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. U. semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. C. 2008/NO. Undang-Undang Nomor 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelayanan Jemaah haji; Mengingat: 1. 1 Hal lain yang diatur oleh pemerintah lainnya adalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah HajiJakarta (Kemenag) --- Sidang Paripurna DPR hari ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Senayan, Jakarta. 4. penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka. Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan urusan di bidang Penyelenggaraan Ibad ah Haji dan Umrah. Didalam undang- undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh pada pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu harus berasaskan transparansi dan akuntabilitas. Halaman ini telah diakses 4170 kali. D.